Sejarah Fakultas Ekonomi

Sejarah RINGKAS Fakultas Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (FE-Unand) Padang, berdiri pada tanggal 7 September 1957, awalnya bernama Perguruan Tinggi Ekonomi yang dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila Dewan Banteng. Pendirian tersebut ditandai dengan kuliah perdana pada tanggal yang sama oleh Prof. Dr. Soemitro Djojokusumo yang bertempat di Gedung Balai Prajurit Jalan Imam Bonjol Padang.

Pada awal tahun 1958 perkuliahan terhenti akibat pergolakan daerah (PRRI), untuk selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1959 Yayasan Fakultas Ekonomi diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, Perwakilan Kementerian PPK kepada Presidium Universitas Andalas. Satu setengah tahun kemudian, tepatnya 1 Januari 1961 dengan Surat Keputusan Menteri PPK No. 4/1961, Fakultas Ekonomi secara resmi dijadikan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan merupakan Fakultas ke-6 dilingkungan Universitas Andalas setelah; Fakultas Pertanian di Payakumbuh, Fakultas Kedokteran di Bukitinggi, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukitinggi, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) di Padang, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Batusangkar.

Semenjak bergabung dengan Universtas Andalas, kegiatan akademik berlangsung di Kampus Djati (Jalan Perintis Kemerdekaan No.77) dengan tiga jurusan; Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Manajemen, dan Akuntansi, ditambah dengan Program D III. Pada bulan Agustus 1991 secara resmi aktifitas utama berpindah ke Kampus Limau Manis yang berjarak 15 km arah timur kota Padang. Di kampus baru tersebut, Fakultas Ekonomi menempati tiga gedung untuk kegiatan akademik dan pengelolaan fakultas yang menyatu dengan fakultas lainnya di lingkungan Universitas Andalas dalam area seluas 500 hektar.

 

Periode Perjuangan

Ketika Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. Mohammad Hatta baru selesai meresmikan pembukaan Universitas Andalas tanggal 13 September 1956, timbul keinginan seorang pengusaha asal Minangkabau agar dapat pula dibangun sebuah Fakultas Ekonomi dalam lingkungan Unand. Bukankah Fakultas Ekonomi ini akan mengikuti jejak Mohammad Hatta dalam melaksanakan pembangunan Indonesia? Setelah terdiam sejenak, Mohammad Hatta langsung menyarankan agar segera menghubungi Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo—ketika itu memegang jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)—untuk membahas masalah pendirian Fakultas Ekonomi di Padang.

Rencana pendirian menjadi terhambat akibat pergolakan politik di tingkat pusat serta berkembangnya rasa ketidak puasan di daerah-daerah, terutama sekali setelah Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Keadaan daerah Sumatera Tengah saat itu menjadi lebih tegang, apalagi setelah terbentuknya Dewan Banteng di Padang. Kondisi daerah Sumatera Barat pada saat itu tidak bisa menerima perpecahan dwitunggal, dan mulai terang-terangan menentang kebijakan pemerintahan pusat yang makin otoriter, mengabaikan pembangunan daerah, dan makin kuatnya cengkraman pengaruh komunis.

Sementara itu, pergolakan politik masih tetap berlangsung dengan cepat. Disamping usaha-usaha Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menjatuhkan kabinet, berbagai daerah mulai pula bergolak. Kabinet Burhanuddin Harahap, yang hanya mampu berkuasa dalam waktu sekitar tujuh bulan, telah berhasil dijatuhkan PNI dan PKI, sehingga munculah Kabinet Djuanda beberapa saat kemudian.

Berbeda dengan keadaan yang terjadi pada tingkat nasional, daerah Sumatera Tengah mulai membutuhkan tenaga-tenaga ahli ekonomi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. Dalam menghadapi situasi yang demikian, Dewan Banteng langsung menugaskan Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila untuk mendirikan sebuah Sekolah Tinggi Ekonomi di kota Padang.Yayasan ini sebelumnya telah berhasil mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang kemudian bergabung dengan Unand menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM). Tidak seperti halnya dengan fakultas lain dalam lingkungan Unand, kecuali FHPM, pendirian Fakultas Ekonomi ini tidak dapat dilakukan langsung sebagai fakultas negeri. Gejala-gejala ‘pemberontakan daerah’ telah menyebabkan Kementrian PP&K sebagaimana diduga semula akan menunda pembangunan Fakultas Ekonomi negeri tersebut. Hal ini berarti, alternatif lain yang dapat ditempuh Dewan Banteng adalah menugaskan yayasan yang sudah eksis.

Walaupun menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin Harahap—ataupun sebagai menteri lainnya dalam kabinet-kabinet sebelumnya—Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo tetap memegang peranan selaku Dekan FEUI. Pihak Yayasan mulai menghubungi Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo, tanpa ragu-ragu beliau langsung bersedia membantu pendirian Perguruan Tinggi Ekonomi di Padang dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ketika berada di Padang untuk melihat kemungkinan pendiriannya, secara kebetulan Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo bertemu dengan Prof. Tan Goan Po yang akhirnya diajak, dan juga dibantu oleh Sjofjan Jusuf dan Hisaar Siahaan. Kesepakatan yang tercapai antara Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila dan FEUI, telah berhasil membentuk sebuah program affiliasi. Disamping itu pihak yayasan telah setuju pula untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan program affiliasi tersebut.

Program affiliasi ini mencakup bidang yang cukup luas. Mulai dari pengiriman beberapa orang staf pengajar dari FEUI sampai kepada penyediaan tempat tinggal dan kebutuhan lainnya selama mereka tinggal di kota Padang. Tim affiliasi I—yang tinggal dan mengajar selama sembilan bulan—terdiri dari Dwiono Chandradi, Gunawan A. Wardhana, Hisaar Siahaan, Kartono Gunawan, Samiadji Djajengwinarno, Sjofjan Jusuf, Warsono Wiharto, dan Marsudi Djojodipuro (Ketua). Selain dari Drs. Marsudi Djojodipuro, semua staf pengajar yang dikirim ke Padang pada saat tersebut masih berstatus asisten dan dalam proses penyelesaian skripsi.

Sementara situasi politik makin memanas di Jakarta, karena diluar dugaan semua pihak, telah terjadi tindakan Corps Polisi Militer (CPM) memeriksa Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo—melalui tekanan PKI—dengan tuduhan atas penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Tindakan ini sudah tentu diragukan kebenarannya. Namun demikian, Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo tetap berada dalam keadaan tenang. Bahkan pihak Dewan Banteng mulai menghubungi Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Tanpa diketahui lawan politiknya, Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo bersama keluarga, berhasil meninggalkan Jakarta dan tinggal di Hotel Muara ketika tiba di kota Padang.

Sekolah Tinggi Ekonomi Yayasan Perguruan Tinggi Pancasila secara resmi didirikan pada tanggal 7 September 1957 ditandai dengan Kuliah Pembukaan oleh Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo di Balai Prajurit Padang. Disamping tenaga-tenaga pengajar dari tim affiliasi FEUI ini, telah dikerahkan pula staf pengajar dari fakultas-fakultas lain dari Batusangkar, Payakumbuh, dan Bukitinggi untuk membantu. Dalam menjamin kualitas, telah diminta kesediaan Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo untuk memegang jabatan Dekan dengan Drs. Marsudi Djojodipuro sebagai Acting Dekan.

Semenjak meresmikan pendirian Sekolah Tinggi Ekonomi (STE), Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo tetap tinggal di Padang. Bahkan beliau tetap memberikan kuliah, disamping berbagai tugas yang dihadapinya dalam Dewan Banteng, sampai sekitar seminggu sebelum diproklamirkannya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958.

Selama pergolakan PRRI, sebagian sivitas akademika Unand, termasuk dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan bukan Unand secara institusional mulai terlibat dalam kegiatan PRRI, dampaknya tidak dapat dielakkan. Kegiatan perkuliahan di luar kota Padang terhenti sama sekali, sebagian tenaga pengajar Unand mulai berperan selaku staf ahli dalam lingkungan PRRI. Sebaliknya, sebagian besar mahasiswa telah berada dalam medan pertempuran melawan pasukan ABRI. Sebagian besar Tim affiliasi FEUI memegang peranan penting dalam Dewan Banteng. Sjofjan Jusuf langsung ditugaskan untuk mendirikan sebuah bank kemudian berkembang menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD), Samiadji Djajengwinardo sebagai Kepala Urusan Perdagangan Luar Negeri, dan Dwiono Chandradi sebagai penasihat Menteri Perdagangan Kabinet PRRI yang dijabat oleh Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

Pada saat itu Universitas Andalas yang merupakan Universitas pertama diluar pulau Jawa mengalami kemunduran drastis. Fakultas Pertanian di Payakumbuh, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukitinggi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Batusangkar, akhirnya dipindahkan ke Padang. Sedangkan para dosen yang sebagian besar berasal dari luar negeri kembali kenegaranya masing-masing, atau pindah kewilayah lain di Indonesia.

Setelah pergolakan daerah berlangsung pengelolaan STE diambil oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Sumatera Barat yang diketuai oleh Nazar Moenek, seorang pengusaha. Ketua sekolah tersebut dijabat oleh dr. A. Roesma yang waktu itu menjadi Ketua Presidum Unand. Pada pertengahan tahun 1959 STE mulai menempati Kampus jati yang dibangun oleh Dewan Banteng. Satu-satunya ruang kuliah yang ada waktu itu adalah gedung aula yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Sedangkan sekretarisnya adalah seorang tokoh komunis yang akhirnya dikirim kepenjara di pulau Buru setelah pembrontakan G 30 S PKI yang baru dibebaskan pada tahun 1971.

Pada tahun 1960, dua tahun pasca pergolakan daerah, pembenahan Unand dimulai kembali, setelah hampir mendekati masa-masa kehancurannya. Pembenahan tidak hanya dibidang organisasi, kepemimpinan, kemahasiswaan, dan kepegawaian saja, tapi juga pembangunan fisik seperti gedung untuk perkantoran, perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perumahan dosen, asrama mahasiswa, dan lain-lain. Pada tahun 1961 Sekolah Tinggi Ekonomi akhirnya di negerikan dan bergabung kedalam Universitas Andalas menjadi Fakultas Ekonomi.

Fakultas Ekonomi yang menempati Kampus Djati makin lama lingkungannya makin kondusif dengan suasana kehidupan kampusnya. Semua ini berkat perjuangan tak kenal lelah para murid Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang kembali ke ranah Minangkabau untuk membangun Fakultas Ekonomi Unand, antara lain Harun Al Rasyid, Burhan Rasyid, Usman Mahmud, Rustian Kamaludin dan Mawardi Yunus. Sebagai sesama alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mereka berupaya dengan gigih melobi dan mendapatkan dukungan secara sistematik mulai dari saat-saat awal berdirinya, mempertahankan eksistensinya, sampai pengembangan kedepan. Dan akhirnya pada tahun 1965 telah dihasilkan sarjana ekonomi pertama, diantaranya Syamsuddin Munir dan Alfian Lains, yang sebelumnya telah menjadi asisten dosen semenjak 1961. Hendra Esmara (sebelumnya bernama Ong Tek Bie) bergabung dengan FE Unand pada awal 1967.

 

Periode Pengembangan

Dengan telah dihasilkannya para sarjana, maka proses rekruitmen menjadi dosen bagi mereka yang tertarik mulai dijalankan dan selanjutnya disekolahkan keluar negeri baik berupa pendidikan dengan gelar maupun non-gelar. Masa establish awal tersebut lebih dapat dinyatakan sebagai masa mencari bentuk sebuah fakultas yang ideal yang menjadi fokus kebijakan para sesepuh, khususnya menyangkut kurikulum, pengembangan dosen, dan sarana perpustakaan.

Periode ini ditandai dengan kepulangan beberapa alumni Fakultas Ekonomi yang menyelesaikan jenjang pendidikan Master dan Doktor diluar negeri, serta dibukanya Pendidikan Ahli Administrasi dan Perusahaan (PAAP) pada tahun 1975 yang kemudian pada tahun 1982 dirubah menjadi Program D III.

Penataan mulai dilakukan terutama pengembangan mutu proses belajar mengajar, penajaman fokus dan meneruskan pengiriman para dosen untuk melanjutkan pendidikannya, baik didalam maupun luar negeri untuk memperkuat keberadaan tiga jurusan yang telah dimiliki yakni Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP), Jurusan Manajemen, dan Jurusan Akuntasi. Jurusan Akuntansi yang sebelumnya afiliasi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sejak tahun 1980-an telah dipercaya untuk dikembangkan sendiri. Beberapa dosen tamu dari luar negeri juga mulai mengajar di FE Unand pada tahun 1984, diantaranya Prof. David Schribber (University of Wisconsin, USA), Prof. Ronaldo A. Danao, Prof. Edita A. Tan (University of the Philippines) dan lainnya.

Pada tahun 1997 rencana pembukaan program Ekstensi telah direalisasikan. Sebetulnya program ekstensi ini sudah berdiri pada tahun 1964 dengan nama Fakultas Ekonomi Sore tetapi dibubarkan oleh Rektor Busyra Zahir atas instruksi yang berwenang dari Yakarta pada tahun 1972. Pembantu Dekan Urusan Fakultas Ekonomi Sore yang I ádalah Djoni Marsinih yang kemudian digantikan oleh Alfian Lains tahun 1967.

Sedangkan cikal bakal kursus Keuangan Daerah juga telah melahirkan jurusan baru yaitu Program Diploma Keuangan Daerah dan Keuangan Perbankan. Untuk menjawab tantangan globalisasi, pada tahun ini juga dibuka kesempatan kepada mahasiswa yang berminat untuk belajar dalam kelas berbahasa Inggris untuk mata kuliah tertentu. Tahun 2006 dengan cikal bakal kelas berbahasa Inggris tersebut dibuka kelas berbahasa Internasional, yang mana semua materi dalam mata kuliah diberikan dalam bahasa Inggris dan penerimaan calon mahasiswa melalui seleksi khusus

Kemudian tahun 2000 Program Magister Manajemen resmi membuka kelas pertama, tak lama kemudian dibuka pula Program Master Studi Perencanaan Pembangunan yang pengelolaannya dibawah program Pascasarjana Universitas Andalas. Tahun 2007 Departemen Pendidikan Nasional mempercayai pada Jurusan Akuntansi Unand untuk membuka Program Master Akuntansi Pemerintahan, dan tahun 2009 Fakultas Ekonomi diberi izin oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia untuk menerima mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Ekonomi. Dan pada tahun yang sama 2009 Universitas Andalas menghidupkan lagi Kampus di Kota Payakumbuh dengan diberikannya izin oleh Kementrian Pendidikan Nasional pada Fakultas Ekonomi untuk membuka Program Studi S1 Manajemen dan Ilmu Ekonomi

Sementara itu, semenjak tahun 1990-an telah dirintis kerjasama dengan lembaga-lembaga asing dalam rangka meningkatkan jumlah dosen melanjutkan pendidikan ke strata yang lebih tinggi, terutama sekali pada program Master dan Doktor baik didalam maupun diluar negeri.

Read 658 times